Artikel

Dasar Hukum Kartu Kredit

Dasar Hukum Kartu Kredit telah diatur dalam Undang-undang. Hubungi Pakar Kartu Kredit Roy Shakti (0857 3366 7788) untuk mendapatkan info lebih jelas.

Berikut beberapa dasar penentuan Kegiatan penerbitan dan penggunaan kartu kredit di Indonesia :

Hukum Kartu Kredit
Hukum Kartu Kredit
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (KMK Lembaga Pembiayaan) mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 1988. KMK Lembaga Pembiayaan ini merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalam KMK Lembaga Pembiayaan ini dinyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan.
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional. Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Dengan demikian, Undnag-Undang Perbankan dapat dijadikan dasar penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh bank. Namun, Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara lebih rinci mengenai penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran.
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008.12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 (PBI APMK) merupakan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Di dalam PBI APMK ini diatur mengenai proses pengajuan ijin oleh Bank dan Lembaga selain bank untuk menjadi prinsipal, penerbit, maupun sebagai acquirer. Selain itu PBI APMK ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan dan penghentian kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Semoga Artikel di atas bermanfaat.

sumber : Universitas Sumatra Utara

Kata Kunci :

Comments

  • igor
    Reply

    saya mau tanya : jika seseorang pemegang CC tdk dapat melakukan pembayaran atas tagihan hutang CC nya apakah bisa di meja hijaukan atau tdk..? dan apakah ada UU nya…

    • adminccr
      Reply

      1. Hutang kartu kredit dan KTA bersifat tidak mengikat para pemegangnya dan tidak ada Undang-undangnya, tidak diwariskan, tidak dapat dipindahtangankan (artinya tidak bisa ditagihkan kepada orang lain) ,tidak boleh menyita barang apapun dari anda,surat hutang tidak boleh diserahkan kepada pihak lain atau diperjualbelikan, dsb.
      2. Dari sudut pandang hukum , kartu kredit adalah lemah karena tidak ada undang-undangnya dimanapun karena sifatnya yang konsumtif dan bunga tinggi serta banyak klausul-klausul yang disembunyikan dari para pemegangnya yang justru bisa melindungi para kliennya. namun tidak dikatakan secara jujur jadi klien banyak dibodohi.

  • cahyo
    Reply

    saya mau tanya dimana saya bisa melihat klausul-klausul yang disembunyikan dari para pemegangnya yang justru bisa melindungi para klien kartu kredit ?krn posisi saya saat ini sedang terjepit dan di kejar para penagih

    • adminccr
      Reply

      Wah, kalau hal tersebut bisa ditanyakan langsung ke pihak bank pak, kemungkinan ada pada surat perjanjian saat anda mengisi formulir apply kartu kredit.

  • Joni
    Reply

    Saya ingin di bantu soal keterlambatan pelunasan kartu kredit. Soalnya pihak bank sudah menyuruh depkoleptor menangani.

    para master,apa bisa saya berkonsultasi dengan anda.

    • adminccr
      Reply

      Bapak ada dikota mana? Untuk konsultasi dengan pak Roy Shakti harus ikut workshop terlebih dahulu pak.

  • syamsul
    Reply

    sy mau nanya pak…sy punya krt kredit macet HSBC dn mandiri..ini terjd akibat istri sy ternyt punya banyak kart kredit tanpa sepengatahuan..sy baru tahu stelah sy mau bermohon KPR…akibatx KPR sy ditolak…sy berpikir dr pada sy bayr Krt kredit lbh baik saya nabung tuk bangun rumah…toh bank juga tlah menjerumuskn istri sy dgn membri kart kredit tanp komfirmsi ke sy sebgai suamix…hak2 saya sbagai suami yg harus mmberi perlindungn,pertimbangn dilanggar oleh bank…Apa Tindakn saya salah???…skarang bank HSBC mengancam saya akan melaporkan ke atasan saya…mohon bantuan informasi tentang hak2 saya yg seharusx dihormati oleh bank…makasih.

*